Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori. Foto: Jaka/nvl

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori mengatakan, negara perlu konsisten mendorong aksesibilitas lapangan kerja bagi penyandang disabilitas. Konstitusi memberikan mandat kepada Negara untuk menjamin pemenuhan hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan memastikan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana dinyatakan di Pasal 28D ayat (2). Diksi ‘setiap orang’, menurutnya, juga berlaku bagi penyandang disabilitas.

“Walau demikian, tanggung jawab konstitusional tersebut juga berlaku bagi instansi swasta. Artinya, tidak hanya pemerintah yang mengemban tanggung jawab mulia itu, tetapi juga pihak lain di luar instansi pemerintah perlu menunjukan komitmen kemanusiaan mereka dengan menyediakan kesempatan yang sama,” ucap Bukhori dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Selasa (11/1/2022).

Bukhori mengungkapkan hal itu Seremoni serah terima bantuan bagi penyandang tuna netra diselenggarakan di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Senin (10/1/2022). Turut hadir dalam acara penyerahan bantuan antara lain Ketua Yayasan Wakaf Unissula, Rektor Unissula, perwakilan Dinas Sosial Kota Semarang, dan perwakilan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini Temanggung.

Pada kesempatan itu Bukhori menyerahkan bantuan tongkat elektrik kepada penyandang tuna netra di Kota Semarang. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program advokasi dapil Bukhori dengan menggandeng Kementerian Sosial yang menyasar kelompok difabel yang belum tersentuh bantuan pemerintah.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu turut mendorong kolaborasi Pemerintah Pusat, Daerah, dan pihak swasta untuk mewujudkan kebijakan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Bukhori menyebut, penyediaan pelatihan vokasi ataupun pendidikan khusus bagi disabilitas adalah salah satu strategi untuk memberdayakan penyandang disabilitas. Ia menambahkan, peran kampus juga tidak kalah penting untuk menghadirkan pengalaman pendidikan yang terjangkau, berkualitas, dan setara bagi penyandang disabilitas. Sebab, Bukhori percaya pendidikan adalah kunci untuk mengubah kondisi sosial ekonomi seseorang.  

“Pendidikan vokasi bisa disesuaikan dengan minat ataupun kompetensi dasar yang mereka sudah miliki. Materi pendidikan juga perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan pasar lapangan kerja yang potensial dimasuki oleh rekan-rekan difabel. Tidak cukup di situ, kami juga berharap peran penyelenggara vokasi/pelatihan tidak berhenti begitu masa pendidikan usai. Namun bisa berlanjut hingga proses penyaluran mereka ke pasar kerja, baik sebagai wirausaha, PNS, maupun pekerja di sektor swasta,” tandas Bukhori.

Sebanyak delapan orang penyandang tuna netra menjadi penerima manfaat bantuan tongkat elektrik. Bantuan senilai Rp24 juta tersebut diserahkan langsung kepada masing-masing penerima manfaat dan disaksikan langsung oleh pihak Dinas Sosial, Balai Rehabilitasi Sosial, dan pihak rektorat Unissula. (sf)